Baiklah sobat semua kali ini kita akan membahas materi usaha Indonesia untuk memperbaikin perekonomian pada masa liberal. Materi tersebut merupakan materi dengan mata pelajaran sejarah untuk kelas XII SMA. Baiklah langsung saja mari kita simak materi tersebut dibawah ini.
 |
| usaha indonesia memperbaiki perekonomian pada masa liberal |
Ada beberapa usaha ataupun cara yang dilakukan bangsa Indonesia untuk memperbaiki perekonomian pada masa liberal, yang akan dijelaskan dibawah ini.
1. Gunting Syafruddin
Untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp.5,1 miliar, Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RIS Nomor PU I tanggal19 Maret 1950 melakukan tindakan pemotongan uang. Tindakan Syafruddin ini dilakukan dengan cara mengubah uang yang nilainya Rp.2,50 ke atas menjadi separuhnya.
Dengan kebijakan tersebut, rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang Rp.2,50 ke atas hanya orang kelas menengah dan kelas atas. Tindakan pemerintah ini dikenal dengan Gunting Syafruddin. Dasar kebijakan ini adalah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar nilainya seimbang dengan jumlah barang yang tersedia
Baca juga : Kondisi ekonomi Indonesia pada masa liberal.
Baca juga : Kondisi ekonomi Indonesia pada masa liberal.
2. Sistem Ekonomi Gerak Benteng
Menteri Perdagangan Dr. Sumitro Joyohadikusumo berpendapat bahwa di kalangan bangsa Indonesia harus segera ditumbuhakan kelas pengusaha. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Para pengusaha tersebut harus dibimbing dan diberikan bantuan kredit karena pemerintah menyadari mereka tidak mempunyai modal yang cukup.
Dengan usaha yang dilakukan secara bertahap, pengusaha pribumi akan berkembang dan maju. Tujuannya adalah mengubah struktur ekonomi kolonial ke struktur ekonomi nasional. Program Sumitro Joyohadikusumo ini dikenal dengan nama Gerakan Benteng. Dalam perkembangannya, Program Benteng ini tidak berhasil mencapai tujuan karena para pengusaha pribumi sangat bergantung kepada pemerintah. Mereka kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.
3. Nasionalisasi De Javasche Bank
Pada akhir tahun 1951 seiring dengan menigkatnya rasa nasionalisme, pemerintah Republik Indonesia melakukan nasionalisasi De Javashe Bank menjadi Bank Indonesia. Adapun tujuan nasionalisasi ini adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor serta melakukan penghematan secara drastis.
4. Sistem Ekonomi Ali-Baba
Menteri perekonomian Mr. Ishaq Cokrohadisuryo (pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamijoyo I) memprakarsai sistem ekonomi baru yang dikenal dengan sistem ekonomi Ali-Baba. Sistem ekonomi baru ini untuk memajukan pengusaha pribumi. Ali menggambarkan pengusaha pribumi, sedangkan Baba menggambarkan pengusaha nonpribumi (khususnya China).
Maksud adanya sistem ini adalah agar pengusaha pribumi dan nonpribumi bekerja sama untuk memajukan ekonomi Indonesia. Dalam perkembangannya sistem ini mengalami kegagalan karena pengusaha nonpribumi lebih berpengalaman daripada pengusaha pribumi untuk memperoleh bantuan kredit.
5. Persetujuan Finansial Ekonomi (Finek)
Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap dikirimkan suatu delegasi ke Jenewa yang dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung. Misi tersebut untuk merundingkan masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dan Belanda. Akhirnya pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan rencana persetujuan Finek, antara lain sebagai berikut.
- Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan.
- Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral.
- Hubungan Finek didasarkan pada Undang-Undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak.
Pemerintah Belanda tidak mau menandatangani rencana tersebut. Hal itu membuat pemerintah RI mengambil langkah sepihak. Kabinet Burhanuddin Harahap pada tanggal 13 Februaruari 1956 melakukan pembubaran Uni Indonesia-Belanda secara sepihak. Hal tersebut dimaksudkan untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda.
Tindak lanjut pembubaran Uni tersebut adalah pada tanggal 3 Mei 1956 Presiden Soekarno menandatangani undang-undang pembatalan KMB. Akibat hal tersebut banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda tersebut.
6. Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)
Dengan masa kerja kabinet yang relatif singkat da program kerja yang berganti-ganti pada Demokrasi Liberal menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan.
Pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintah membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut dengan Biro Perancang Negara. Berbeda dengan kabinet sebelumnya, biro tersebut bertugas untuk merancang pembangunan jangka panjang. Tokoh yang diangkat sebagai Menteri Perancang Nasional adalah Ir. Juanda.
Biro tersebut pada bulan Mei 1956 berhasil menyusun rencana pembangunan lima tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956-1961. Rencana undang-undang tentang rencana pembangunan tersebut disetujui oleh Dewan Perwakilan pada tanggal 11 November 1958. Namun akibat perubahan situasi politik dan ekonomi, pada tahun 1857 sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui musyawarah nasional pembangunan (munap). RPLT tidak dapat berjalan dengan baik karena hal-hal berikut.
- Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya sendiri-sendiri.
- Perjuangan membebaskan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.
- Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 sehingga pada awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot.
7. Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap)
Adanya ketegangan antara pusat dan daerah pada masa Kabinet Juanda untuk sementara dapat diredakan dengan diadakannya musyawarah nasional pembangunan (munap). Sebagai perdana menteri, Ir. Juanda memberikan kesempatan kepada munap untuk mengubah rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Namun, ternyata rencana pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena kesulitan dalam menentukan prioritas.
Selain itu, ketegangan politik juga tidak dapat diredakan sehingga mengakibatkan pecahnya pemberontakan PRRI/Permesta. Untuk menumpas pemberontakan PRRI tersebut diperlukan biaya yang sangat besat sehingga meningkatkan defisit negara. Sementara itu, ketegangan politik antara Indonesia dan Belanda menyangkut Irian Barat juga memuncak yang memicu terjadinya konfrontasi bersenjata.