KABINET SUKIMAN : Program Kerja, dan Penyebab Jatuhnya Kabinet Sukirman

Ah Mada!    sejarah    Comment   

Oke sobat pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai Kabinet Sukiman dan juga Program Kerja Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman berlangsung sejak tanggal 27 April 1951 hingga 3 April 1952). Kabinet ini merupakan salahsatu kabinet yang ada pada masa demokrasi liberal.

Presiden Soekarno menunjuk dua orang formatur baru, yaitu Sidik Joyosukarto (PNI) dan DR. Sukiman (Masyumi) untuk membentuk kabinet baru. Setelah melalui proses perundingan, maka pada tanggal 26 April 1951 diumumkan susunan kabinet baru di bawah pimpinan Sukiman Wiryosanjoyo (Masyumi) dan Suwiryo (PNI).

kabinet sukiman

Program Kerja Kabinet Sukiman

Berikut akan saya jelaskan apa saja program kerja Kabinet Sukiman. Berikut Program Kerja Kabinet Sukiman antara lain sebagai berikut.

1. Menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketenteraman serta menyempurnakan organisai alat-alat kekuasaan negara.
2. Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangkapendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat dan mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan.
3. Menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelenggarakan pemilu dalam waktu singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah.
4. Meyiapkan undang-undang (UU) pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh.
5. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif.
6. Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya.

Jatuhnya Kabinet Sukiman

Kabinet Sukiman juga tidak dapat bertahan lama. Masalah utama yang menjadi penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman adalah pertukaran nota antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dan Duta Besar Amerika Merle Cochran. Nota tersebut berisi tentang pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika Serikat kepada pemerintah Indonesia berdasarkan Mutual Security Act (MSA) atau undang-undang kerja sama keamanan.

Kerja sama tersebut dinilai sangat merugikan politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia. Kabinet Sukiman dituduh telah memasukkan Indonesia ke dalam Blok Barat. Oleh karena itu, DPR menggugat kebijakan Kabinet Sukiman. Akhirnya Kabinet Sukiman Jatuh dan mengembalikkan mandatnya kepada presiden.